Wartawan Diancam, Terkait Berita Dana Desa

 Headline

MENARAKHATULISTIWA.COM

( MEMPAWAH ) – Pemberitaan tentang dana desa Sui Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah  Kalbar, yang dipertanyakan Ketua RT 01/01 Jamain dan beberapa warga, malah wartawan  yang mendapat ancaman.

Dalam pertemuan yang bertempat dirumah Ketua RT 01/01 Jamain tersebut yang mengundang  para anggota BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) Desa Sui Nipah,  pada Tanggal 13 Agustus 2017.

Dalam pertemuan yang bermula dari Jamain membuka sesi pertanyaan yang diteruskan dengan warga yang lain. Kemudian dijawab oleh pihak BPD secera bergantian.  Dalam berita yang ditulis tentang  pertanyaan dana desa yang disampaikan warga kepada pihak BPD.

Selain  tempat pertemuan jelas, sumber berita  yang menyampaikan pertanyaan lengkap namanya serta bukti  photo yang hadir juga ada. “ Artinya, berita tersebut hasil pertemuan  Ketua RT 01/01 Jamain dan warga dengan pihak BPD,”.

Tapi sangat disayangkan atas ancaman yang diarahkan pada wartawan “ Post Kota Pontianak, terkait soal berita Dana Desa.

Untuk saat ini pihak Redaksi “Postkotapontianak.com”  telah berkoordinasi dengan FPII ( Forum Pers Independent Indonesia ) di Jakarta dan Forum Pers Independent Indonesia Setwil Kalbar. Untuk sementara langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pihak Divisi Bidang Advokasi   FPII Pusat, terhadap upaya hukum atas ancaman terhadap wartawan.

Untuk diketahui bagaimanapun juga setiap Wartawan mempunyai Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dan segala bentuk upaya pendiskriminasian, penghinaan, pelecehan terhadap wartawan, pelarangan liputan tanpa dasar kuat serta tindak kekerasan terhadap wartawan.

Selain itu sebagai profesi wartawan yang dilindungi UU Pers bahwa negara menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara.

Bahwa terhadap Pers Nasional tidak dikenakan Penyensoran, Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran.

Bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, Pers Nasional mempunyai Hak Mencari, Memperoleh, dan Menyebarluaskan Gagasan dan Informasi.

“Jadi hal – hal yang kerap terjadi perlawanan terhadap profesi wartawan adalah pelanggaran hukum.”

Bahwa di Pasal 18 UU Pers 40/1999, – ‘Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat Menghambat atau Menghalangi pelaksanaan ketentuan profesi wartawan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau Denda paling banyak Rp. 500.000.000,00._

/TIM-MKA/

68 Total Views 2 Views Today

Related Posts