Proyek Pemerintah Wajib BPJS

 Headline, Lintas Kalbar, Pontianak

 

Pontianak, MK.Com
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Pontianak Ady Hendratta menegaskan, setiap pelaksanaan Proyek yang dibiayai oleh Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Dana BAK, Dana Bantuan Internasional atau setiap bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah diwajibkan untuk di ikutkan program BPJS Ketenagakerjaan,
“Setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja harus mengikuti BPJS, termasuk  pelaksanaan Proyek yang dibiayai oleh APBD, APBN, Dana BAK, Dana Bantuan Internasional atau setiap bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah diwajibkan untuk di ikutkan program BPJS Ketenagakerjaan,”ugkap Hendarata pada  kegiatan Forum Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Kubu Raya Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Hotel Kapuas Pelace pada Kamis (15/06/2017) kemarin.
Dikatakannya,  BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mempawah untuk melaksanakan perlindungan terhadap kenaga kerja tentang pelaksanaan perizinan BPJS Ketenagakerjaan terhadap para pengusaha – pengusaha yang dinilai kurang efektif.
Dirinya berharap dengan adanya kegiatan ini, pihaknya bersama dengan Kejati Kabupaten Mempawah beserta Instansi – Instansi terkait dapat menemukan suatu keputusan terhadap proyek-proyek yang bersumber dari dana Pemerintah.
“Jika proses perizinan bisa langsung tersambung dengan BPJS Ketenagakerjaan , hal ini bisa berguna untuk menghindari alasan-alasan klasik perusahaan dalam mendaftarkan para pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan,”terangnya.
Selain itu, juga pihaknya bersama dengan Kejati Kabupaten Mempawah juga membahas tentang jaminan terhadap para pekerja honor atau tenaga kerja kontrak..(Udin)
51 Total Views 2 Views Today

Related Posts