9 Pernyataan Sikap Tolak GGD

 PENDIDIKAN, SINTANG

Menara Khatulistiwa.com

Sintang-Ratusan masa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Kabupaten Sintang bersama sejumlah organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Sintang, Kamis pagi (12/10/2017) mendatangi  Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang.

Kedatang  massa yang  mendapat kawalan ketat dari pihak keamanan,  dari Polres Sintang dan Sat Pol PP Kabupaten Sintang ini untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait Guru Garis Depan (GGD) yang dinilai tidak mengakomodir kepentingan putra putri daerah.

Berikut pernyataan sikap dan tuntutan bersama yang disampaikan dalam audensi dengan anggota DPRD Sintang.

.1. Bahwa kekurangan guru merupakan masalah krusial di Kabupaten Sintang yang seharusnya diselesikan dengan cara yang menjunjung tinggi rasa keadilan, tanpa mambedakan suku, agama, dan ras.

  1. Menolak program  Guru Garis Depan (GGD) di Kabupaten Sintang yang bersifat sentralistik dengan alasan;
  2. Sistem rekrutmen yang mendiskreditkan putra-putri Daerah kabupaten Sintang
  3. Menutup peluang Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yang telah menjadi Sarjana Pendidikan (SI Kependidikan) karena syarat yang ditentukan tidak logis dan tidak mempertimbangkan kondisi Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Sintang dan Kalimantan Barat.
  4. Menimbulkan gejolak dan kesenjangan sosial di masyarakat.
  5. Bahwa pasayaratan menjadi GGD, telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) tidak serta mata menjamin kemampuan GGD untuk bertugas di daerah terpencil, terbukti di kabupateu Sintang sebanyak 38 orang GGD mengundurkan diri sebelum bertugas karea alasan penempatan.
  6. Terjadi manupulasi administrasi pada saat penyeleksian berkas pendaftaran GGD, syarat yang tertera adalah diperuntukan bagi yang belum berkeluarga (menikah). Namun, pada kenyataannya banyak GGD yang lolos dari luar Kalbar sudah berkeluarga.
  7. Mengusir guru honorer yang telah mengabdi sekian lama di sekolah sasaran.
  8. Program GGD merupakan kebijakan Pusat yang dipaksakan, melanggar nilai Luhur Pancasila dan Prinsip NKRI.

Berdasarkan Pernyataan-pemyataan di atas maka kami menuntut:

  1. Agar seluruh GGD yang mengundurkan diri diganti oleh Putra-Putri Daerah Sintang dengan syarat seleksi yang disesuaikan dengan kondisi daerah.
  2. Pemerintah Pusat menghentikan program GGD
  3. Pemerintah dan Kementrian terkait menghentikan program SM-3T karena terbukti gagal dan memboroskan anggaran negara.
  4. Pemerintah pusat mengatasi kekurangan guru melalui program rekrutmen Guru Tidak Tetap (GTT), Kontrak Daerah dan guru honorer dan daerah setempat dengan pelatihan yang dibiayai oleh Negara sebagai pengganti program SM-3T dalam rangka meningkatkan kualitas dan frofesionalisme guru.
  5. Pemerintah Pusat melakukan rekrutmen Guru (CPNS) melalui sistem komputerisasi dengan syarat yang berkeadilan, mengacu pada Undang-Undang ASN.
  6. Pemerintah Pusat konsisten Menerapkan Undang-Undang ASN dalam seleksi dan Penerimaan CPNS di semua bidang yang dibutuhkan daerah.
  7. DPRD Kabupaten Simang serta Bupati Sintang mendengarkan, menyampaikan, dan memperjuangkan suara Guru Tidak Tetap (GTT), Guru Kontrak, Guru Honor, Sarjana dan Calon Sarjana Pendidikan, dan seluruh unsur yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Kabupaten Sintang kepada Pemerintah Pusat.
  8. DPRD Kabupaten Sintang serta Bupati Sintang menolak dilanjutkanya sistem penerimaan Guru dan CPNS yang bersifat sentralistik dan mengabaikan generasi/putra-putri  daerah.
318 Total Views 2 Views Today

Related Posts