by

28 Desa/Kelurahan Sintang, Diusulkan Menjadi Desa Sadar Hukum

Kasubag Dokumentasi Dan Publikasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Ida Suyanti

Menarakhatulistiwa.com-SINTANG-Kasubag Dokumentasi Dan Publikasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Ida Suyanti menyatakan bahwa di Kabupaten Sintang telah mengusulkan sedikitnya 28 Desa/Kelurahan jadi Desa Sadar Hukum ke Menkopolhukam hal ini didasari dengan diterbitkanya Perbup Sintang nomor. NOMOR : 180/ 44 IKEP-KUMHAM/2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang  Pene’tapan Desa/Kelurahan Binaan .

“setiap kecamatan itu kita pilih 2 desa ,untuk Sintang itu ada  satu Kelurahan Satu Desa karena yang ada kelurahan itu hanya kota Sintang ,kalau di kecamatan tidak ada lurah nya jadi hanya ada Satu Lurah yang di 28 Desa Sadar Hukum yang kita usulkan,” ungka Ida Suyanti.

Adapun desa atau kelurahan yang diusulakan diantaranya,  Kecamatan Sintang Kelurahan Kedabang, dan Desa Teluk Kelansam. Kecamatan Tempunak Desa Repak Sari dan Desa Kuala Tiga, Kecamatan Sepauk Desa Sekubang, dan Desa Tawang sari.  Kecamatan Ketungau Hilir Desa Sungai Mali, dan Desa Senibung. Kecamatan Ketungau Tengah Desa Semareh dan Desa Gut Jaya Bhakti. Kecamatan Ketangau Hulu Desa Sepiluk dan Desa Sekaih. Kecamatan Dedai Desa Gandis dan Desa Emparu. Kecamatan Kayan Hilir Desa Engkerangan, dan Desa Lalang Inggar. Kecamatan Kayan Hulu Desa Empoyang dan Desa Merahau Permai. Kecamatan Serawai Desa Sawang Senghiang dan Desa Tahai Permai. Kecamatan Ambalau Desa Nanga Kesake dan Desa Nanga Kesange. Kecamatan Kelam Permai Desa Sungai Pukat, Desa Ladau Kodam. Kecamatan Binjai Hulu, Desa Empaka Kebiau Raya dan Desa Simbak Raya, Desa Baya Mulya. Dan yang ke 28 yakni Desa Penjernang Hulu, Kecamatan Sungai Tebelian.

Dari 28 tersebut baru proses pengusulan sebagai desa sadar hukum kabupaten Sintang.

“Untuk lolos menjadi desa sadar hukum tentu banyak kriteria yang dibutuhkan, pun demikian yang lebih penting motivasinya, secara keseluruhanya kita harus meneliti satu persatu, jadi kita usulkan dilihat dari sadar hukumnya,”tutur Ida Suyanti.

Kemudian lebih jauh terangkan Ida Suyanti, yang menjadi syarat utama kriterianya yakni kelompok sadar hukumnya ,kemudian didesa itu ada kelompok keluarga sadar hukumnya ,di desa tersebut ada atau tidak tenaga penyuluhnya.

Untuk tenaga penyuluh itu sendiri sebut Ida, tidak harus tenaga penyuluh yang ditugaskan tetapi orang yang punya etikat baik untuk memberikan pencerahan terkait dengan permasalaha, walaupun itu tenaga dari masyarakat setempat untuk tenaga penyuluhnya, lantas paralegal nah kriteria yang ini Sintang belum memiliki, mengingat untuk paralegal ini harus tenaga yang bersertifikasi, karena memang belum paham itu apa yang disebut paralegal.

“tenaga Paralegal itu tidak harus sarjana hukum Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas atau masyarakat dan setiap orang yang berasal dari Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI yang memiliki kompetensi dan telah mengikuti pelatihan atau pendidikan paralegal dalam pemberian bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.” Ucap Ida.

Jika lolos nanti desa /kelurahan  yang diusulkan maka akan mendapat penghargaan secara nasional oleh Menkumham. (Jek)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed