by

Bapemperda Harapkan Ada Masukan

Menara Khatulistiwa.com, Sintang- Badan Pembentukan Peraturan Daerah Propvinsi Kalimantan Barat berharap  ada masukan dari masyarakat terkait perda yang di dibuat oleh Bapemperda. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kalbar Antonius Situmorang  dalam sosialisasi  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Ruai pada Rabu, ( 18, July 2018).

“Kegiatan sosialisasi dilakukan bukan hanya supaya masyarakat tahu, tetapi kami ingin mendapatkan masukan terhadap program pembentukan dan penyusunan Perda Tahun 2019. Kami ingin mendengar masukan apa yang akan kami bawa ke provinsi untuk dibentuk menjadi perda,”ujarnya.

Dikatakannya, ada lima perda yang saat ini sedang disosialisasikan. Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037, Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi Kalbar, Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kalbar, Perda Provinsi Kalbar Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalbar dan Perda Provinsi Kalbar Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan didaerah khusus di Provinsi Kalbar.

 

Antonius Situmorang menambahkan dengan adanya perda tentang rencana pembangunan industri Provinsi Kalimantan Barat tidak ada alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan dan perkebunan. “Kalau pun ada alih fungsi, harus ada lahan pengganti. Kami juga sudah mengesahkan tujuh perda tahun ini. Namun belum bisa kami sosialisasi kan” jelas Anton.

 

Anton juga mengatakan, berdasarkan prolegda tahun 2018 dan akan dilaksanakan 2019, DPRD Provinsi Kalbar akan membahas 22  perda dan 8 Raperda diantaranya merupakan inisiatif DPRD dan salah satunya Raperda masyarakat adat.

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed