by

Hari HAM Sedunia, Terobosan Baru Diharapkan Mampu Menyelesaikan Konflik

foto bersama Asisten III Setda Sintang, Forkompimda, Ketua ICMI Ketua STAIMA, dan Rektor UNKA. pada acara seminar memperingati hari HAM sedunia, Selasa (10/12/2019) di Rumah Adat Melayu

Menarakhatulistiwa.com-SINTANG-Masih banyaknya permasalahan Hak Asasi Manusia yang belum terselesaikan sampai saat ini, menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut Asisten III Setda Sintang Zulkarnaen, kondisi HAM di Indonesia masih cukup banyak masalah yang harus diselesaikan khususnya di Sintang.

“seperti kasus pelanggaran masalalu, penyelesaian konflik agraria, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, kemudian pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pemenuhan hak dasar bagi kelompok terpinggirkan serta penyandang disabilitas, kemudian kelompok minoritas,etnis dan agama,”kata Zulkarnaen, saat menghadiri seminar Memperingati Hari Hak Asasi Manusia, di Rumah Adat Melayu Sintang, Selasa (10/12/2019).

Seminar yang mengusung tema “Pro bono dan pro deo untuk menjamin HAM bagi masyarakat kurang mampu”. Seminar ini merupakan kerjasama dari Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Lembaga Bantuan Hukum Cempaka, STAIMA Sintang, dan UNKA Sintang.

Sambung Zulkarnaen, dengan permasalah HAM di Indonesia maka harus punya keberanian, “keberanian yang dimaksud ialah untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur yudisial maupun non-yudisual”, ujarnya.

Konflik agraria merupakan konflik terbanyak yang terjadi di negeri ini, ada 850 kasus yang harus di selesaikan, “mengenai konflik agraria, solusinya ialah membenahi masalah yang tumpang tindih terkait hak atas tanah dan menghentikan kriminalisasi masyarakat adat yang harus cepat dan segera di selesaikan”, ucapnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Cempaka, Aldi Sopiandi, S.H, M. Kn, yang hadir sebagai pemateri dalam seminar tersebut mengatakan, dari tema Pro Bono merupakan  bantuan hukum cuma bagi masyarakat  Indonesia yang kurang mampu, yang meliputi bantuan hukum Perdata, Pidana, Pertut.

Dirinya menyayangkan banyak masyarakat kurang mampu yang tidak mengetahui  tentang LBH ini, yang seharusnya masyarakat dapatkan.

“Banyak yang datang ke lembaga saya orang yang mampu, bukan masyarakat yang tidak mampu, kami tidak dapat memberikan bantuan hukum kepada orang yang dianggap mampu,” bebernya.

Dirinya berharap, dengan seminar ini melalui mahasiswa jurusan hukum yang hadir pada saat ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum. Bantuan hukum ini tidak menjamin dapat memenangkan perkara.

“bantuan hukum yang kami berikan ini tidak menjamin dapat memenangkan perkara, namun kami akan mendampingi masyarkat selama proses hukum,” ujarnya.

Penyelenggaraan bantuan hukum merupakan upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat kurang mampu dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesetaraan di setiap lapisan masyarakat. (jek)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed