by

Kepala PN Sintang: 6 Terdakwa Karhutlah Tidak Pernah Ditahan

6 terdakwa kasus Karhutlah yang dijemput langsung oleh Sekjen MADN Yakobus Kumis, didampingi Kepala PN Sintang, Yogi Dulhadi, setelah selesai prose persidangan Kamis (21/11/2019)

Menarakhatulistiwa.com-SINTANG-Ketua Pengadilan Negeri Sintang, Yogi Dulhadi mengungkapkan pihaknya akan segera memusyawarahkan hal ini dalam mengambil keputusan.

“Untuk mengambil keputusan, tentunya kami akan bermusyawarah terlebih dahulu sehingga keputusan yang kami ambil sesuai dengan produk hukum,” ujarnya ketika ditemui di Pengadilan Negeri Sintang Kamis (21/11/2019).

Yogi Dulhadi mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah kooperatif dalam menyampaikan aspirasinya di Pengadilan Negeri Sintang.

“Keenam terdakwa sangat kooperatif saat dipemeriksaan dan saat menjalani masa persidangan. Hal yang serupa juga dilakukan oleh warga yang menyampaikan aspirasi, mereka sangat kooperatif dan terus menjaga situasi kondusif sehingga berjalan aman dan lancar,” katanya.

Yogi Dulhadi menyampaikan bahwa pihaknya tak pernah melakukan penahanan kepada enam terdakwa yang merupakan warga peladang yang terkena kasus Kebakaran Hutan dan Lahan. Penahanan hanya merupakan proses selama dalam persidangan, kata Yogi Dulhadi.

“Hari ini pemeriksaan saksi sudah dilaksanakan kemudian untuk sidang selanjutnya nanti akan kita diskusikan. Nanti masyarakat bisa melihat di aplikasi kami SIPP atau di website kami kapan persidangan kembali dijadwalkan,” pungkasnya.

Sementara Glorio Sanen, penasehat hukum 6 terdakwa menyampaikan, dilakukanya penahanan terhadap 6 terdakwa kasus karhutla tersebut ,penahanan terhadap klienya ini memang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (PN) Sintang tentunya ini didasari sosiologis yang sangat tinggi.

“Terkait dengan materi agenda sidang saat ini ,kami mendampingi 6 tersangka 4 dakwaan ,kami saat ini hanya memeriksa 1 saksi 1 dakwaan dan menyataikan baik majelis hakim maupun jaksa penuntut umum kami sepakat bersama sama untuk melanjutkan persidangan pada Rabu ,(28/11) mendatang dengan agenda sidangĀ  pemeriksaan saksi terhadap Antonius yang terakhir kami sampaikan kepada seluruh peladang ,dan jaringan lainya yang peduli terhadap nasib peladang kabupaten sintang, tentunya ini negara pancasila ,negara demokrasi menyampaikan pendapat dan sebagainya tentu tidak melanggar hukum dalam kontek menyampaikan pendapat pihaknya sebagai penasehat hukum akan bekerja keras, kerja penuh membela nasip peladang ini bukan hanya 6 peladang yang menjadi terdakwa saja tetapi sekalimantan barat yang mayoritas peladang ,”katanya.

Ditambahkan dia bahwa agenda persidangan kedepan 3 Persidangan kemudian 1 persidangan pemeriksaan saksi dari penuntut umum. (jek)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed