by

Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Libatkan Kades

Ketua Bawaslu Sintang Fransiskus Ancis memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada 40 kades se-Kabupaten Sintang 

Menarakhatulistiwa.com-SINTANG-40 Kades terdekat se Kabupaten Sintang mengikuti sosialisas pengawasan partisipatif pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang di selenggarakan Bawaslu Kabupaten Sintang pada hari Selasa ( 22/10/2019) di Aula CU Keling Kumang, jalan Oevang Oeray, Sintang.

Faisal Reza, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Propinsi Kalimantan Barat dalam kesempatan tersebut  menyampaikan ada beberapa alasan mengapa masyarakat dalam hal ini kades dilibatkan dalam pengawasan partisipatif dalam Pilkada adalah karena di dalam undang undang kepemiluan Bawaslu diharuskan  melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. “Alasan mengapa Bawaslu melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif karena secara yuridis Bawaslu diharuskan melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Lembaga pengawas pemilu hanya ada di Indonesia. Kedepan pengawasan pemilu dilakukan oleh masyarakat, Bawaslu menjadi lembaga peradilan pemilu. Kita sedang menuju ke sana,” kata Faisal.

Alasan lain menurut Faisal adalah alasan sosiologis, dimana Bawaslu memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan karena jumlah personil yang  terbatas. Selain itu, secara filosofis masyarakat punya hak demokrasi. ” Kami menempatkan Kades dalam tempat yang strategis yakni sebagai penggerak dalam pengawas partisipatif di daerahnya,” tuturnya.

Dalam kaitannya dengan pengawasan partisipatif, Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang Fransiskus, S.H mengatakan Bawaslu Kabupaten Sintang pernah melakukan kerjasama dengan Desa Merarai Dua Kecamatan Sungai Tebelian. Dalam kerjasama tersebut Desa Merarai Dua membentuk Kampung Pengawasan. ” Dalam Pileg dan Pilpres 2019 lalu, kita pernah menanda tangani kerjasama dalam pengawasan partisipatif di Desa Merarai Dua. Harapan saya kedepan banyak desa desa lain dapat bekerja sama dengan Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisipatif dan membentuk kampung pengawasan,”kata Fransiskus.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni menegaskan Kepala Desa dilarang untuk berpolitik dan terlibat dalam politik selama penyelenggaraan Pilkada. ” Ketika kades berpolitik dan masuk dalam struktur politik saya akan menindak tegas sesuai dengan peraturan yang ada, ” tegas Roni.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed