by

Pilkada 2020, Bawaslu Sintang Rekrut 42 Panwascam

Fransiskus Ancis, SH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang

Menarakhatulistiwa.com-SINTANG-Menjelang Pilkada 2020 yang dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, dan Kabupaten Sintang menjadi salah satu daerah yang ikut Pilkada tersebut.

Untuk menunjang kinerja Bawaslu sampai ke pelosok, Bawaslu Kabupaten Sintang akan merekrut sebanyak 42 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Dari jumlah 42 orang Panwascam ini terdiri dari setiap kecamatan terdapat 3 anggota Panwascam.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang Fransiskus Ancis, SH., saat ditemui di ruang kerjanya Selasa (12/11/2019) mengatakan, meskipun sampai saat ini Pokja penerimaan Panwascam belum terbentuk, akan tetapi jadwal penerimaan Panwascam sudah ditentukan.

“Pokja memang belum terbentuk, saat ini anggota Bawaslu bagian Kordiv SDM dan Organisasi sedang ada pertemuan di Bali, membahas tentang perekrutan Panwascam,” kata pria yang biasa disapa Ancis ini.

Menurut Ancis, dalam perekrutan ini semua teknis pelaksanaan ditangani oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang berjumlah 9 orang dan diketuai Koordinator Divisi SDM dan Organisasi.

Samapai saat ini pihaknya juga telah melakukan sosialisasi tentang penerimaan Panwascam di Kabupaten Sintang,  mulai dari media sosial hingga media massa. Dan pihaknya akan menyurati kecamtan-kecamatan.

Adapun sistem penerimaan Panwascam ini salah satunya akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT). “jadi nanti dalam tes calon Panwascam ini akan menggunakan Komputer dan secara online,” ungkap Ancis.

Masih kata Ancis, tahapan dan jadwal pembentukan Panwascam Pilkada 2020, akan dibuka mulai pendaftaran dan penerimaan berkas, 27 November-03 Desember 2019. “kami juga akan memperpanjang masa pendaftaran jika masih dibutuhkan, yaitu pada tanggal 5 Desember 2019 pengumuman perpanjangan pendaftaran,” katanya.

Masa kerja Panwascam tersebut selama sembilan bulan, akan ada penambahan masa kerja jika ada sengketa seperti perselisihan hasil, dan harus sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), jika tuntutan di kabulkan MK dan harus Pemungutan Suara Ulang (PSU). “yang tadinya cukup dengan 9 bulan, maka dimungkinkan diperpanjang selama satu tahun,” tutup Ancis. (jek)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed