by

Sepakat, UMK Sintang Tahun 2020 Sebesar Rp. 2.596.644

Rapat Dewan Pengupahan yang dipimpin langsung Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sintang Hata, Kamis (07/11/2019)

Menarakhatulistiwa.com-SINTANG- Rapat Dewan Pengupahan di buka oleh Kadisnakertrans Sintang Hatta dan dihadiri para unsur pemerintah, pengusaha, Serikat Pekerja Sintang , Apindo, Statistik dan instansi lainnya.

Dalam rapat tersebut meneteapkan, Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2020 disepakati Dewan Pengupahan dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, sebesar Rp. 2.596.644. Penetapan ini mengacu pada Asumsi Nasional PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dasar penetapan UMK Kabupaten Sintang 2019.Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015. Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B.240/M-NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 dan acuan lainnya.

Kadisnaker Sintang Hatta mengatakan ,pemerintah mengharapkan perusahaan bisa berjalan,tenaga kerja bisa sejahtera investasi bisa hidup di Sintang.

Dalam pemaparannya mengatakan, pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku, oleh karena itu pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja, peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

“Keberadaan Dewan Pengupahan adalah merupakan mitra pemerintah, pengusaha dan kerja, kiranya benar-benar mampu memberikan saran dan yang baik di bidang pengupahan dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha dan berorientasi kepada terpenuhinya kebutuhan pekerja dan keluarganya secara wajar dan manusiawi yang meliputi sandang,pangan, perumahan, pendidikan,kesehatan,dan jaminan hari tua,” kata Hatta

Dia minta aspek-aspek seperti yang disampaikan dalam rapat harus menjadi perhatian oleh semua pihak dalam menetapkan serta menciptakan sistem pengupahan yang benar-benar wajar dan manusiawi bagi para pekerja yang nantinya dapat direalisasikan oleh para pengusaha.

Dikesempatan itu ia juga menghimbau kepada para pengusaha untuk dapat mendukung pemerintah mensukseskan pengentasan kemiskinan dan pengangguran untuk itu diharapkan kesediaan para pengusaha agar dapat membuka lapangan/lowongan pekerjaan bagi pencari kerja di Kabupaten Sintang ini sesuai klasifikasi pendidikan dan keahliannya, juga diharapkan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerjanya,”harapnya.

Penghitungan UMK dengan menggunakan Asumsi Nasional PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.”Dasar penetapan UMK Kabupaten Sintang 2019.Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015. Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B.240/M-NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 dan acuan lainnya.

Sementara Ketua Fedarasi Serikat Pekerja Indonesia Sintang Syamsuardi. menyatakan dari hasil kesepakatan yang dibuat bersama dewan pengupahan tidak menjadi masalah,memang jika pekerja ini harapanya nominalnya lebih dari angka yang ditetapkan ,namun demikian juga harus mempertimbangkan aspek aspek lainya,agar pekerja tetap bisa bekerja dan perusahaan tetap aktivitas dan tidak gulung tikar.

“Ya pinginya kita nilainya lebih tinggi tapi kan juga harus memikirkan aspek aspek lainya,”ujarnya.

Ketua Aspindo Sintang Josafat mengatakan bahwa pada Prinsipnya Apindo mengikuti aturan yang diputuskan pemerintah.

“Cuma tadi saya sampaikan, kedepan iklim usaha makin persaingan tertata, sangat ketat bahkan. UMK tidak bisa kita tahan,Pemerintah setiap tahun keputusan tiap tahun naik. Cuma produktivitas kita gitu aja, makanya yang saya khawatirkan nanti UMK naik, ini merupakan quick cost buat perusahaan, di sisi lain, produktivitas turun, gak seimbang, akhirnya berbagai macam cara dilakukan, mekanisasi, pengurangan karyawan dampaknya panjag ini.
Harus di ambil kebijkan atau dirumus bersama pemerintah iklim perusahan ini supaya sama-sama eksis.” Katanya.

Dampak untuk saat ini masih bisa ditangani, Cuma prediksi yang hadir kawan kawan dari perkebunan sawit, kayu Cuma satu, di mana harga sawit tidak pernah bisa diprediksi, tahu ini jelek sangat jelek.

“Kalau produksifitas sawit jelek petani yang menderita, kalau perusahaan dapat segitu ya beli segitu. Karna harga dunia juga ndak stabil harganya.
Ini sudah kita tetapkan, mau tidak mau ya harus kita atur. Seefesien mungkin pola kerja kita di perusahaan. “Bebernya.

UMK sejauh ini yang di Sintang mengikuti keputusan, kalau tidak ada yang mengiuti serikat setempat pasti protes ke Disnaker. Paling mereka mengurangi jam kerja. Akibat kondisi ekonomi. Kalau kita berlomba menetapkan UMK yang sudah tidak bisa dibendung, akhirnya pengusaha dan perusahaan berfikir bagaimancaranya bisa hidup.
Yang bisa dilakukan pemerintah, ini kebijakan semua. Dimana sektor perkebunan sangat berpnegaruh sekali dengan duni. Pemerintah gak bisa apa-apa, kan mengikuti dunia, kan ekspor, tergantung dari permintaa dunia. (jek)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed