by

Sidang Perdana Terdakwa Karhutlah, PC PMII Sintang Minta Penegak Hukum Transparan

Sidang perdana kasus karhutlah di Pengadilan Negeri Sintang, Kamis (14/11/2019)

Menarakhatulistiwa.com-SINTANG-Pengadilan Negeri Sintang menggelar sidang perdana kasus karhutla pada Kamis (14/11) dengan menghadirkan enam orang terdakwa.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Hendro Wicaksono dengan hakim anggota Edy Alex Serayox dan Abdul Rasyid. Sedangkan dari Jaksa Penuntut Umum yakni Andi Tri Saputro, Irwan Adi Cahyadi dan Adi Rahmanto.

Keenam orang terdakwa yakni Magan, Agustinus, Antonius Sujianto, Dugles, Dedi Kurniawan dan Boarnes anak dari Juanda. Keenamnya didampingi Penasehat Hukum Virgilius Kopet dan Glorio Sanen.

Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima berkas dakwaan dari penuntut umum.

“Kami memohon minta salinan berkas perkara terdakwa dan berita acara pemeriksaan terdakwa dan keterangan saksi-saksi,” kata Virgilius Kopet.

Ia sebutkan pihaknya tidak melakukan eksepsi/ penolakan lantaran terdakwa tidak memiliki pengetahuan hukum sehingga pihaknya memohon agar persidangan dilanjutkan di hari yang lain.

Jaksa Penuntut Umum Andi Tri Saputro, menyatakan dakwaan telah disampaikan melalui Lapas Kelas IIB Sintang.

“Dakwaan telah kami sampaikan melalui pihak lapas karena merupakan SOP,” bebernya.

Hakim akhirnya mengambil keputusan sidang ditunda pada minggu depan yakni Kamis (21/11).

“Agar penuntut umum memberikan salinan dakwaan dan berita acara perkara serta keterangan saksi-saksi kepada penasehat hukum,” kata Hakim Ketua Hendro Wicaksono.

Kasus karhutla yang disidangkan tersebut terjadi Desa Telaga 1 Kecamatan Binjai Hulu dengan luas lahan 0,5 hektar.

Sementara itu, Ketua PC PMII Sintang Anas Mas’ud meminta Polres Sintang menjelaskan ke publik terkait penanganan kasus kebakaran hutan di Kabupaten Sintang. Penjelasan ke publik dinilai penting agar tidak ada stigma negatif terhadap penegakan hukum.

Sebab, informasi berkembang dipublik terkesan ada tebang pilih dalam penegakan hukum menyangkut kebakaran hutan.

“Masyarakat biasa, yang berladang, sampai ditahan.  Sementara publik tidak tahu sampai sejauh mana penanganan perusahaan-perusahaan yg diduga terlibat korporasi,” ujarnya.

Anas meminta ada keadilan dalam penegakan hukum. Image keadilan dapat terlihat dari transparansi penegakan hukum.

“Kalau beberapa waktu lalu ada penyegelan terhadap sejumlah perusahaan, ya mestinya jelaskan ke publik sudah samapai sejauh mana penanganannya, jangan hanya masyarakat yang dijadikan tersangka, sedangkan dari perusahaan tidak ada tersangka,” saran Anas. (jek)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed